Detail Monografi

Buku Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan ini merupakan evaluasi kritis sekaligus cermin kegelisahan penulis mengenai kondisi hukum beserta penegakannya di Tanah Air yang dikenal kaya sumber alam dan sumber daya manusia. Praktik pengelola sumber daya alam kita belum menunjukkan iktikad yang tulus menggunakan hukum sesuai dengan fungsinya mengatur ketertiban hidup manusia dan lingkungannya. Karya tulis ini mengajak pembaca terutama para ahli hukum dan aparatur hukum mengelola hukum dalam bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efisien, produktif dan konstruktif. Hal ini sangat tergantung dari manusia yang memiliki kekuasaan untuk menjalankannya. Pengaruh paham libertarian-individualisme dalam bidang hukum, telah mendominasi, baik pemikiran teoretik hukum maupun praktik hukum di Indonesia. Hal ini menjadikan hukum Indonesia masih "bernapaskan" hukum peninggalan kolonial Belanda yang berorientasi pada paham liberalisme-individualisme. Sementara para ahli hukum juga masyarakat pencari keadilan tampak lebih menyukai konflik daripada berdamai. Penyelesaian hukum berorientasi "win-lose" sesungguhnya telah menghancurkan norma-norma agama, kesusilaan dan adab ketimuran yang telah ada sejak bangsa ini dilahirkan. Dalam konteks ini, pemikiran paham positivisme hukum yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa sepatutnya menggunakan metode konvergensi hukum pembangunan, hukum progresif dan hukum tata negara yang diharapkan dapat ditata kembali kehidupan hukum kita untuk tujuan yang bermanfaat dengan hukum yang adil, kemafaatan dan keadilan sosial bersama.