Biro Hukum dan Organisasi BPIP Gali Best Practices Pengelolaan JDIH dan Bantuan Hukum ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas
Biro Hukum dan Organisasi (BHO) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan audiensi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka menggali praktik baik (best practices) pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan BPIP (07/08).
Kunjungan BHO BPIP tersebut diterima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Arif Rohman. Audiensi menjadi forum untuk bertukar informasi, pengalaman, dan praktik baik dalam penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan pemerintahan, khususnya terkait pembentukan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian bantuan hukum.Dalam audiensi tersebut, Biro Hukum dan Organisasi BPIP menggali pengalaman Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan JDIH, termasuk tata kelola dokumentasi dan penyediaan informasi hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses terhadap produk hukum dan informasi hukum bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan.
Selain pengelolaan JDIH, pembahasan juga diarahkan pada praktik penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu masukan penting bagi BHO BPIP dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan BPIP, khususnya dalam merumuskan mekanisme pemberian bantuan hukum, penanganan permasalahan hukum, serta penguatan tata kelola bantuan hukum yang tertib, efektif, dan akuntabel. Audiensi juga membahas keterkaitan fungsi hukum dengan pembentukan produk hukum yang berkualitas. BPIP memiliki fungsi dalam pembinaan ideologi Pancasila, sedangkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam pembentukan produk hukum daerah dan pelaksanaan fungsi hukum di lingkungan pemerintah daerah. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif dan pembelajaran yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui kegiatan ini, Biro Hukum dan Organisasi BPIP terus mendorong penguatan tata kelola hukum, peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum, serta penyusunan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Kegiatan audiensi diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja sama dan pertukaran pengetahuan antara BPIP dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
#BPIP #BiroHukumDanOrganisasi #JDIH #BantuanHukum #ProdukHukum #KabupatenBanyumas #Pancasila #TataKelolaPemerintahan