Biro Hukum
dan Organisasi (BHO) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turut serta
dalam kegiatan Legislative Drafting Training Basic Level hasil kerja
sama BPIP dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) yang diselenggarakan
pada tanggal 15–17 Desember di Jakarta.
Kegiatan
ini diikuti oleh pejabat fungsional Analis Hukum BPIP sebagai bagian dari upaya
peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur di bidang hukum dan
peraturan perundang-undangan. Pelatihan diselenggarakan oleh Biro Hukum dan
Sumber Daya Manusia BPIP dengan tujuan memperkuat kompetensi teknis serta
pemahaman substantif analis hukum dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan yang berkualitas.
Berbagai
materi strategis disampaikan oleh para narasumber yang berpengalaman dan
berkompeten di bidangnya. Materi Politik Hukum dan Kebijakan Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan disampaikan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,
MCL. Selanjutnya, Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. memaparkan materi
mengenai Jenis, Hierarki, dan Proses Pengharmonisasian Peraturan
Perundang-Undangan sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan
Perundang-Undangan.
Materi Bahasa
Peraturan Perundang-Undangan disampaikan oleh Dr. Hendra Kurnia Putra,
S.H., M.H., sedangkan Perumusan Norma Peraturan Perundang-Undangan
disampaikan oleh Muh. Muslih, S.H., M.H.. Adapun Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan dipaparkan oleh Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
Kegiatan
pelatihan juga dilengkapi dengan sesi simulasi dan pembahasan rancangan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan
fasilitator Mukhamim, S.H., sehingga peserta memperoleh pengalaman praktis
dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
Pelatihan
ini diakhiri dengan Keynote Speech bertema Sistem Hukum Nasional yang
disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua Dewan Pembina
JSLG.
Melalui
kegiatan ini, diharapkan analis hukum BPIP semakin memiliki pemahaman yang
komprehensif dan keterampilan teknis yang memadai dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.