Biro Hukum
dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghadiri undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) yang diselenggarakan pada 8–10 Desember 2025
di Jakarta. BPIP menugaskan Ibnu Triwijaya, Analis Hukum Ahli Madya, untuk
mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Musrenbang
HAM tahun ini digelar dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia ke-77, sekaligus
menjadi forum koordinatif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan
prinsip-prinsip hak asasi manusia terintegrasi dalam pembangunan, baik di
tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya partisipasi
aktif berbagai pihak agar perumusan arah kebijakan, rekomendasi, dan tindak
lanjut Musrenbang HAM dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga setiap
kebijakan publik benar-benar berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat.
Pembukaan
Musrenbang HAM dilaksanakan secara seremonial oleh Kepala Bappenas, bersama
Menteri HAM, dan Menteri Dalam Negeri, dengan mengusung tema “Peran
Musrenbang HAM dalam Pembangunan Nasional.”
Dalam giat tersebut dipaparkan sejumlah materi
strategis, antara lain:
·
Tanggung
jawab pemerintah daerah dalam pembangunan HAM berdasarkan Asta Cita
Presiden Prabowo;
·
Arah
kebijakan nasional dalam pembangunan HAM sebagai bagian dari visi pembangunan
jangka menengah;
·
Peran
Musrenbang HAM sebagai instrumen strategis dalam memastikan pembangunan
nasional yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.
Partisipasi
BPIP dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen untuk terus memastikan
nilai-nilai Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
tercermin dalam setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.