Jakarta, 9 Desember 2025 — Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima dua kunjungan penting pada hari ini, yaitu audiensi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) serta studi tiru dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Kegiatan berlangsung di Kantor BPIP dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP Edi Subowo.
Kunjungan
dari JDIH BAKAMLA RI dipimpin oleh Mayor Bakamla Ferry Rindo Dolfa, Penyuluh
Hukum Ahli Madya, yang bertujuan melakukan koordinasi, konsultasi, dan
penguatan pengelolaan JDIH sebagai bagian dari peningkatan standar layanan
informasi hukum. Sementara itu, rombongan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman
dipimpin oleh Yudha Bhakti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda,
dalam rangka mempersiapkan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026
serta memperdalam praktik pengelolaan kearsipan dan dokumentasi produk hukum di
BPIP.
Dalam
sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP menegaskan bahwa pengelolaan
JDIH merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan transparansi regulasi,
kepastian hukum, serta pelayanan informasi hukum yang terstandar bagi publik. “Di
era digital, JDIH bukan hanya repository dokumen hukum, tetapi representasi
dari tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan adaptif,”
ujarnya.
Beliau juga
menyampaikan bahwa penguatan JDIH sangat penting untuk memastikan seluruh aspek
pembinaan ideologi Pancasila berjalan dengan dasar regulasi yang jelas dan
layanan hukum yang mudah diakses. Selain itu, informasi hukum yang akurat dan
tersusun sistematis menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas
kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Pada tahun
2025, JDIH BPIP berhasil meraih prestasi membanggakan, yaitu nilai 91 (kategori
Eka Acalapati) sekaligus Juara 3 Tingkat Nasional untuk kategori Lembaga Non
Struktural dalam Anugerah JDIHN oleh BPHN Kementerian Hukum. Capaian tersebut
menjadi dorongan bagi BPIP untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi
lintas instansi.
Kegiatan diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif ini diharapkan menjadi ruang saling belajar dan saling menguatkan, serta menghasilkan rekomendasi aplikatif untuk perbaikan tata kelola regulasi, kearsipan, dan dokumentasi hukum baik di BPIP maupun di Pemerintah Kabupaten Sleman.