Surabaya,
15 September 2025_ Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) berkolaborasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Himpunan Mahasiswa
Politik Indonesia (Himapolindo) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel
Surabaya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk
“Menguatkan Demokrasi melalui Meaningful Participation: Penyerapan
Aspirasi dalam Rangka Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila”.
Kegiatan
strategis ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif,
akademisi, dan BPIP. Kegiatan diawali sambutan selamat datang oleh Wakil Rektor
1 UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. Ali
Mudlofir. Ketua Baleg DPR RI Dr. Bob Hasan membuka ruang diskusi bersama para
wakil ketua Baleg, antara lain Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Martin Manurung,
H.A. Iman Suntri, serta para Kapoksi
dari berbagai fraksi DPR RI, termasuk I Nyoman Perta, H. Ismail Abdullah, Dr. Daniel Johan, dan
Benny K. Herman.
Dari
kalangan akademisi, hadir Airlangga Pribadi Kurman, dan Rizca Yurike Putri,
sebagai panelis, serta Thariq Rifqi Yerdyansyah (Ketua Himapolindo) dan RA.
Saskia Putri Sanjono sebagai moderator. Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan
Organisasi BPIP, Edi Subowo, turut memberikan paparan mengenai peran strategis
BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila.
FGD ini
dihadiri oleh civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi, seperti
Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas
Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Mataram, Universitas
Nusa Cendana, serta perwakilan dari Pemkot Surabaya, Pemkab Gresik, dan Pemkab
Sidoarjo.
Dalam
paparannya, Baleg DPR RI menegaskan bahwa RUU Pembinaan Ideologi Pancasila
(PIP) telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Proses penyusunan RUU
ini diharapkan tidak bersifat elitis atau indoktrinatif, melainkan terbuka,
akuntabel, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat.
BPIP
menekankan pentingnya meaningful participation dalam pembahasan RUU PIP
untuk memastikan penyusunan kebijakan yang benar-benar mencerminkan aspirasi
rakyat. Selain sebagai lembaga pembinaan yang independen dan mandiri, BPIP juga
berperan sebagai katalisator dalam memastikan Pancasila menjadi dasar setiap
kebijakan, menumbuhkan toleransi, memperkuat cinta tanah air, serta mendorong
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui
forum ini, diharapkan penyusunan RUU PIP dapat semakin inklusif, partisipatif,
dan berorientasi pada penguatan demokrasi serta pembumian nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.