Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Evidence Indeks
Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 pada Selasa 8 Juli 2025
Jakarta. Kegiatan ini buka oleh Analis Hukum Ahli Madya Ibnu Triwijaya serta diikuti oleh para pejabat fungsional
perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, auditor dan analis
kebijakan di lingkungan BPIP.
Dalam sambutannya, Ibnu Triwijaya menekankan pentingnya penguatan kebijakan
berbasis bukti (evidence-based policy) sebagai pondasi utama dalam
mendukung arah strategis dan tata kelola kebijakan yang berkualitas di BPIP.
Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari kick-off pengukuran
kebijakan yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara
(LAN).
Hadir sebagai narasumber secara daring dari
LAN Widhi Novianto, Direktur Strategi
Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, dan Dewi Oktaviani, Analis Kebijakan Muda.
Keduanya memberikan pemaparan mengenai pendekatan dan metodologi pengumpulan
evidence, pengelolaan dokumen kebijakan, serta pentingnya kolaborasi antarunit
dalam mendukung pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat
kapasitas internal BPIP dalam membangun basis data kebijakan yang
terdokumentasi, terukur, dan akuntabel, serta mendorong perbaikan berkelanjutan
dalam penyusunan kebijakan yang responsif terhadap tantangan aktual ideologi
dan pembangunan nasional.