Dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Biro Hukum dan Organisasi BPIP menghadiri undangan dari Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam kegiatan audiensi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bertempat di Ruang Rapat BPIP, Jakarta (26/06).
Audiensi
ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan masukan untuk Penyusunan
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN), dengan topik utama mencakup
Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan ini dipimpin oleh
Prof. Mohammad Sabri Direktur Pengkajian Kebijakan PIP, dan didampingi oleh
Elfrida Herawati Siregar Direktur Evaluasi. Dari pihak BPHN, hadir Raymon
Sitorus beserta tim.
Kegiatan
ini menjadi bagian dari agenda pembangunan hukum yang selaras dengan visi
Indonesia Emas 2045, di mana pemerintah menekankan pentingnya misi pembangunan
berdasarkan Asta Cita, termasuk memperkokoh ideologi Pancasila, memperluas demokrasi
dan menjamin hak asasi manusia. Masukan yang dihimpun akan menjadi bahan
strategis dalam penyusunan DPHN untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang
relevan, inklusif, dan berorientasi pada cita-cita luhur bangsa.