Berita

Biro Hukum dan Organisasi BPIP Gelar Penyelarasan Internal Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis keprotokolan, Internalisasi Strategis Kelembagaan dan RB, dan Penguatan Kompetensi Analis Hukum dalam Penanganan Gugat

Bogor, 22-25 Januari 2025 – Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan strategis bertajuk “Penyelarasan Internal Keputusan Kepala BPIP tentang Petunjuk Teknis Keprotokolan di Lingkungan BPIP, Internalisasi Strategi Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, serta Penguatan Kompetensi Analis Hukum”. Kegiatan ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat, selama empat hari berturut-turut.

Acara resmi dibuka oleh Sekretaris BPIP, Tonny Agung Arifiyanto, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan internal dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan birokrasi modern. “Kegiatan ini adalah upaya untuk memperkuat integrasi kelembagaan dan meningkatkan kompetensi para analis hukum BPIP dalam menjalankan tugas strategisnya, termasuk mitigasi gugatan, penyusunan telaah hukum, dan mediasi,” ujar Tonny.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli dari berbagai instansi strategis, antara lain:

  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Luar Negeri  yang memberikan paparan mengenai strategi reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan.
  • Kejaksaan Agung RI, yang memberikan materi terkait mitigasi gugatan dan teknik mediasi hukum.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi  BPIP, Edi Subowo, Pejabat Adminitrator dan Pengawas pada Biro Hukum,  para  fungsional Perancang Perindang-undangan, Analis Hukum,  serta perwakilan dari Biro Pengawasan Internal BPIP, Biro Fasilitasi Pimpinan, Humas, dan Administrasi, Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Para peserta terlibat dalam berbagai sesi  diskusi interaktif yang membahas:

  1. Penyelarasan petunjuk teknis keprotokolan di lingkungan BPIP untuk memastikan keseragaman prosedur dan standar operasional.
  2. Internalisasi strategi kelembagaan sebagai bagian dari program reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah.
  3. Penguatan kompetensi para analis hukum, terutama dalam penyusunan telaah hukum, penanganan mediasi, serta mitigasi gugatan hukum yang mungkin dihadapi oleh BPIP.

Melalui kegiatan ini, BPIP berharap dapat menyempurnakan implementasi kebijakan keprotokolan di lingkungan internal, memperkuat tata kelola kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel, meningkatkan kapasitas SDM hukum dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di tingkat nasional.

Dengan berlangsungnya kegiatan ini, BPIP menunjukkan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih profesional dan responsif terhadap dinamika nasional, terutama dalam mendukung pembinaan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.

 

 

Cari Berita