Agenda

DIrektorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Koordinasi Penerjemahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila a (BPIP) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pertemuan Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Perjanjian Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila

Penerjemah Ahli Sekretariat Kabinet RI

Penerjemahan Lanjutan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Evaluasi Produk Hukum BPIP, Koordinasi Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum Pengelola JDIH, dan Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan

Kementerian Hukum dan HAM RI

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP

Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Peraturan BPIP dan Produk Hukum Lainnya di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat

Pemerintah Kabupaten Gresik

Studi Banding Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis Artificial Intelligence pada Pemerintah Kabupaten Gresik

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Pancasila serta Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila

Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Peraturan BPIP dan Produk Hukum Lainnya di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat

Kementerian Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Hukum dan HAM RI

1. Pembahasan Penerjemahan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila ke Dalam Bahasa Inggris 2. Pengumpulan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum BPIP 2023 3. Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP tentang Tata Naskah Dinas dan Rancangan Keputusan Kepala terkait Kearsipan