Salam Pancasila (Sebagai Salam Kebangsaan)

Nomor Panggil 320 KHO s

Penerbit Suka Press

Tahun Terbit 2021

Deskripsi Fisik xvii, 141 hlm.; 23 cm

Klasifikasi Hukum Tata Negara

Bahasa Indonesia

ISBN -

Tempat Terbit Yogyakarta

T.E.U Badan

Nama Pengarang	Tipe	Jenis
Khoirul Anam	Nama Orang	Pengarang Utama

Subjek

QR Dokumen

http://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=816

Statistik Dokumen

Lihat 4

Download 0

Lampiran & Berkas

Tidak ada lampiran

Informasi Tambahan

BUKU HUKUM

Anotasi Buku ini membahas sosialisasi "Salam Pancasila" oleh Kepala BPIP RI (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia) Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., dengan menghadirkan 7 (tujuh) pertanyaan tentang perlunya salam kebangsaan di ranah public service, sebagai berikut. Pertama, mengapa Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri (yang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP) memperkenalkan "Salam Pancasila" pada tahun 2017? Kedua, mengapa di awal kemerdekaan Presiden Soekarno sudah mensosialisasikan, melalui Maklumat 31 Agustus 1945, "Salam Merdeka" sebagai salam kebangsaan? Ketiga, mengapa Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid, yang kemudian menjadi Presiden ke-4) mengusulkan "Selamat Pagi atau Apa Kabar?" Keempat, mengapa Menteri Pendidikan dan Kebdayaan (1978-1983) Daoed Joesoef enggan menggunakan salam keagamaan ketika menyambut sebagai menteri, padahal ia adalah seorang muslim dari Aceh? Kelima, di mana posisi Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam sejarah pengusulan salam kebangsaan ini? Jadi, keenama, benarkah Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengusulkan penggantian "Assalamualaikum, Wr.Wb." dengan "Salam Pancasila" dalam ibadah mahdoh? Apa pula, ketujuh, kontribusi positif pro-kontra "Salam Pancasila" ini bagi kemajuan Indonesia di masa depan? Dalam rangka menjawab semua pertanyaan di atas, buku ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif analitis dengan dilengkapi teori-teori sosioligi, antropologi, filsafat, bahkan ushul fikih (khususnya pendekatan maqashid syariah salah satu keahlian utama Prof. Yudian). Pembumian Pancasila memang perlu diperkuat dengan argumentasi sehingga masyarakat Indonesia yang religious dapat menerima nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kenegaraan masing-masing.

Bidang Hukum Hukum Tata Negara

Jumlah Pengarang 1