Berita



Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan rangkaian kegiatan pada tanggal 25 s.d. 28 Maret 2024 di Jakarta. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1.       Penerjemahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2.       Prapenilaian JDIH BPIP

3.       Pelibatan Jabatan Fungsional Analis Hukum dalam Penyelarasan Produk Hukum

4.       Penyusunan Instrumen dan Indikator Penilaian dalam Rangka Survey Kepuasan Masyarakat

5.       Pembentukan Badan Hukum Koperasi Pegawai BPIP

6.       Finalisasi Penyusunan SOP Terkait JDIH, Penelaahan Hukum, Penyebarluasan Produk Hukum, Mediasi, dan Pendampingan Hukum;

 

Keenam rangkaian kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Bapak Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B. selaku Sekretaris Utama BPIP, Bapak Edi Subowo, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi beserta para pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputian, maupun jajaran Biro Hukum dan Organisasi.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan tersusunnya rancangan terjemahan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam bahasa Inggris, tersusunnya prapenilaian JDIH BPIP, tersusunnya Instrumen dan Indikator Penilaian Dalam Rangka Survey Kepuasan Masyarakat, terbentuknya Badan Hukum Koperasi Pegawai BPIP, Pelibatan Jabatan Fungsional Analis Hukum dalam proses penyelarasan produk hukum, serta tersusunnya SOP terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Mediasi, dan Pendampingan Hukum di lingkungan BPIP.

Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya, di antaranya:

1.       Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI;

2.       Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan

3.       Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.